Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Surat Perintan Membayar Uang Persediaan (SPM-Up) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera Kabupaten Pulau Morotai

  • Ardin Umar Universitas Pasifik Morotai
  • Irwan Moi Universitas Pasifik Morotai

Abstract

This research aims to find out: (1) The implementation of the Perintan system and procedures to pay the money for the supply (SPM-Up) at the financial management body and regional assets of the District government of Morotai Island; (2) Implementation of the Perintan system and procedures to pay the money for the supply (SPM-Up) at the financial management and regional assets of Morotai Island District Government.  The subject of this study is the Kabid treasurer of regional general and Treasurer expenditure agency for financial and regional government assets Morotai Island Regency. Data is collected by interview methods, observations and documentation of research subjects.  Results showed that: (1) Kabid Treasurer General District and Treasurer of expenditure on the Board of Financial and regional assets management has been the system and procedure of Perintan pay money supply (SPM-Up) in accordance with the applicable guidelines, from The initial stages of collecting the transaction evidence to the extent of ratification and submission to the relevant parties; (2) Treasurer of expenditure and Kabid treasurer of regional general on financial management and regional assets of Morotai Island District government has implemented an administration and accountability system in accordance with the applicable guidelines, from Bookkeeper's shopping to the breakdown of the Perintan letter procedure to pay money supply (SPM-Up).

 

References

Bahtiar,A., Muchlis., Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

Baridwan, Z. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.

Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Baswir, R. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

Halim, A. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Hartono, J. 2005. Analisi sdan Desain SistemI nformasi. Yogyakarta: Andi

IkatanAkuntansi Indonesia. 2009. SAK ETAP. Jakarta: Dewan Standar Akuntans iKeuangan.

Ikatan Akuntansi Indonesia.2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Tentang Laporan Arus Kas. (Revisi 2009). Jakarta: Salemba Empat

Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Unit Penerbit

Mardi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Bogor: Ghalia.

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D dan Ayuningtyas, H. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Ritonga, I. T., Suhartono, E., Purbaya, D. 2017. Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Pengantar. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romney, M. B dan Steinbart, P. J. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat

S. R. Soemarso. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, W. W. 2006. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Published
2021-11-18
How to Cite
Umar, A., & Moi, I. (2021). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Surat Perintan Membayar Uang Persediaan (SPM-Up) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daera Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(7), 234-245. https://doi.org/10.5281/zenodo.5710334