Judge's Considerations Regarding the Use of Expert Information as Evidence in the Investigation Stage of a Murder Case
Abstract
Criminal investigations have become an integral part of the judicial process that seeks material truth, justice in criminal cases, especially murders. This article describes the position and impact of forensic medical evidence on judges' reasoning. This research is more of a normative research. However, the status of forensic opinion is based on the dualism of expert evidence. Expert testimony in the form of a statement or Visa et Repertum can still be treated as expert evidence, while evidence in the form of expert testimony also applies to documentary evidence, but completes the duality of evidence. in a decision based on the opinion of a forensic expert. Forensic science plays a role in determining cause-and-effect relationships between an action and the outcome that causes harm, health problems, or death to someone (causative verb). The fields of law and medicine are very closely related to the chain of evidence in murder cases due to the ignorance of investigators and judges in resolving murder cases involving the human body and soul, this research seeks the role of forensics to assist investigators. . Based on the results of field investigations, the role of forensic assistance is very important to clarify the circumstances of the case. Obstacles must be avoided in order for homicide detectives to solve criminal cases and obtain valid evidence, but the role of forensics is not always successful. The investigation revealed that the police should coordinate with the doctors and base the investigation on justice.
References
Abidin, Z. (1986). Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Adi Candra Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 . ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online), 3-4.
Budiyanto A, W. W. (1997). Ilmu Kedokteran Forensik. Bagian Kedokteran Forensik . Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,.
Herkutanto. (2005). Peningkatan kualitas pembuatan visum et repertum (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD). Jakarta: JPMK.
Idries, A. M. (2003). Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum. Jakarta: Sagung Seto.
Irsan, K. (2016). Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana . Bekasi: Gramata Publishing.
Kumendong, E. (2018). Surat Berharga Perbankan Dalam Kegiatan Pembayaran Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun. Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018, 116-119.
Luthfi Arya Ravi Pambudi, H. P. (2020). Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan. M E D I A o f L A W a n d S H A R I A Volume 1, Nomor 2, 95-105.
Muchlas Rastra Samara Muksin, N. R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Volume 2, Nomor 3., 343-358.
Murdadi, B. (n.d.). URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERBANKAN. . Jurnal Ilmiah.
Nurwidayati, A. (2009). “Penerapan Entomologi dalam Bidang Kedokteran Forensik. Jurnal Vektor Penyakit. Vol. III, No. 2.
Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PRIYANTO, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan . Jurnal Idea Hukum Vol. 5 No. 1 Maret 2019 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
Rohendi, A. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. Ecodemica. Vol III. No.2 September 2015, 475-476.
Rongiyati, S. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik. NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 6-8.
Surbakti, S. d. (2005). Buku Penganggan Kuliah: Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wariati, A. (2014). E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. Pro-Bank, Jurnal Ekonomi &Bisnis . Edisi Nopember 2014. Vol. 1. No. 2 , 2.
