Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dan Pemerasan di Aplikasi Pertemanan Online
Abstract
Rapid advancements in internet network technology are necessary in light of the severe restrictions placed on various community activities by the global Covid-19 epidemic. The prevalence of sexual violence against minors and adolescents on dating apps is also influenced by the disorder. It is insufficient to address issues under Law No. 44 of 2008 on pornography (also known as the Pornography Act) and/or Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions as amended by Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (also known as the ITE Act). Finding a legislative framework and protections that would better assist victims of sex crimes and extortion via dating apps was the study's goal. This article employs doctrinal (dogmatic) legal research methods. In an effort to broaden awareness of criminal law, the strategy looks at law enforcement protocols as well as legal safeguards for victims of sex crimes and extortion via online dating apps. The results of this study show that victims have not obtained justice and that different branches of Indonesian law enforcement still do not have a victim-centered perspective when it comes to regulation and victim protection. It even demonstrates how some aspects of current laws might be exploited to undermine moral principles. However, there are still legal issues associated with the misuse of technologies like cybersex that might have elements of decency.
References
Anggoman, E. (2019). "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." Lex Crimen, 8(3), 55–56.
Assidiqi, M. H., & Sumarni, W. (2020). "Pemanfaatan Platform Digital di Masa Pandemi Covid-19." Universitas Negeri Semarang.
Astuti, L. (2015). "Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
Christian, J. H. (2020). "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." Binamulia Hukum, 9(1), 83–92.
Haeruddin, I. M. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Hikmawati, P. (2021). "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." Negara Hukum, 12(1), 59–79.
Komnas Perempuan. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Vol. 1. Jakarta: Komnas Perempuan.
Pramana, D. N., & Subekti. (2020). "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9(2), 161–173.
Rambe, V. M. (2018). "Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Kepada Anak (Studi Di Unit Pemberdayaan Remaja Anak Dan Wanita Polda Sumut)." Universitas Muhammadiyah Sematera Utara Medan.
Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. (2021). "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia." Jurnal Kertha Semaya, 9(3), 398–401.
Subawa, I. B. G., Saraswati, N. P. S., Sudiana, A. A. K. T., & Praditha, D. G. E. (2021). "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, 01(01), 23–27.


