Analisis Pelaksanaan Zona Integritas di Kepolisian Resor Ternate Guna Terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi
Abstract
Analysis of the Implementation of the Integrity Zone at the Ternate Police for the Realization of a Corruption-Free Area". With the supervisory commission of Abdulrahman Jannang and Rahmat Sabuhari. This study aims to analyze the Implementation of the Integrity Zone at the Ternate Police Resort in terms of 6 (six) areas of change which include Change Management, Management Arrangement, HR Management Arrangement, Strengthening Supervision, Strengthening Performance Accountability, and Improved Service Quality . This study uses a qualitative descriptive method involving 8 informants as well as a study of study documentation. The results of the study show that the implementation of the Integrity Zone at the Ternate Police from the aspect of change management is visible there is a commitment from the leadership and all service implementing units in building an Integrity Zone, this is shown by the performance of service officers who prioritize community satisfaction. The management arrangement shows that it is quite good, but there are still E-Office indicators that need to be encouraged to use so that the control system is more optimal. Structuring the HR management system still needs to increase the competence of HR in charge of public services, not all of the personnel on duty have the qualifications to take part in function training in service units . Strengthening performance accountability, from the administrative side, it has been very good in supporting the implementation of activities, but there are still visible deficiencies in the readiness of supporting infrastructure that is still lacking, especially the Traffic function service , Strengthening supervision, the supervision system is carried out in stages by involving several related functions to encourage the creation of transparent and free public services. from practices that lead to abuse of authority. Improving the quality of public services, there are still shortcomings in infrastructure facilities that are not adequate in supporting services to the community, especially the Traffic function, the unsupported facility is indicated by the absence of intensive coordination of the service function with the planning function for the provision of the required service facilities
References
Abdul Rahman Shaleh, “Psikologi Dalam Prespektif Islam”, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 128-129
Aditama, Firman dan Abdul Haris Rosyidi. 2014. “Efektivitas Pembelajaran Induktif Berbantuan Geogebra pada Materi Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran di Kelas VIII SMP Negeri 1 Surabaya.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika FKIP Universitas Negeri Surabaya. 3(3): 69-78.
Agus Dwiyanto. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan. Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Ahmad Rohani HM dan Abu Ahmadi. (1995). Pengelolaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Edisi Revisi V Cet. Ke-12.
Atkinson, J. (1982). Motivation and Achievement. Washington, D.C: V.H. Winston and Son(dalam wahyuni 2009)Bharrudin dan Essa Nur Wahyuni Teori belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-ruzz Media
Bernard, (2012: 319) memberikan pengertian motivasi yang dikutip Purwa Prawira, Purwa Atmaja. 2012. Psikologi Pendidikan: Dalam Perspektif Baru. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Dessler, Gary. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia.Jilid 2 . PT. Prenhalindo, Jakarta
Firman Wahyudi, 2014. Peran Kompetensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai
Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Paradigma.
Hardiyansyah, 2018. Buku Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan implementasinya. Gava Media, Yogyakarta.
Hendytio, Madelina K., 1998. “Menunggu Hasil Pembenahan Birokrasi kita”, AnalisisCSIS, Vol. 27 No : 1 Januari-Maret.
Imtitsal Caesaringi, 2017. Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah). Journal of Politic and Government Studies.
Julia Hapsari , Hartuti Purnaweni , Budi Puspo Priyadi. 2019. Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 1, Nomor 1, Juni 2019. ISSN Online: 2685-3582
Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018 tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Leny Nofianti, Anggrieta, 2012. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Terhadap Penerapan Good Government Governance (GGG), Conference or Workshop Item (Paper).
Maslow, A. H. (1993). Motivasi dan Kepribadian. (Terjemahan Nurul Imam). Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.,
Neneng Siti Maryam, 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan komunikasi, Vol VI No 1.
Nurdjaman, Progo. 2002. Kebijakan dan Strategi Sistem Keuangan dalam Rangka Pemberdayaan Kemandirian Daerah. Jakarta: Balitbang Depdagri dan Otda.
Prasojo, IR Maksum, E Kartika, T Kurniawan - Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan di Indonesia, Departemen Ilmu Administrasi Fisip …, 2007
Rillia Aisyah, 2018. Motivasi Pelayanan Publik (Public Service Motivation)
Dalam Peningkatan Kinerja Sektor Publik.
Rofiatun, Masluri. 2011. Pengaruh Iklim Organisasi Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Mediasi Motivasi pada Dinas-Dinas Di Kabupaten Kudus. Analisis Manajemen Vol. 5
Salim, dan Syahrum, 2012. Metodologi Peneleitian Kualitatif, Citapustaka Media, Bandung.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
Sukmadinata. S.N. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sarundajang,2012, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya. Terbitan: Kata Hasta Pustaka, 2012.
Sardiman. 2007). Interaksi dan Motivasi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.)
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tabrani Rusyan, dkk, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 2000), h.95)
Tri Yuniningsih, 2019. Buku Kajian Birokrasi Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.
Tri Widarti, 2018. Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Jurnal ilmu administrasi public.
Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019. Metode Penelitian Kualitatif dibidang Pendidikan. CV. Nata Karya, Ponorogo.
Vigoda-Gadot E., Mizrahi S. (2014) Prologue: The Conflict Between Good Governance and Open Democracy: A Crisis of Trust. In: Managing Democracies in Turbulent Times.
Wahyudi, 2015, Analisis Hasil Belajar Mahasiswa pada Pokok Bahasan Hukum Ohm dan Kirchoff dalam Matakuliah Elektronika Dasar I
Yopik Gani, 2019. Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri, Jurnal Ilmu Kepolisian.3,vol 13.
