TINJAUAN KOMPREHENSIF TERHADAP SUMBER-SUMBER DALAM HUKUM PIDANA DAN ISU-ISU TERKAIT
Abstract
For Indonesians as well as other people around the world, terrorism is a very frightening crime. As mandated by the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia is obliged to protect all Indonesian citizens and all Indonesian bloodshed. Consequently, the state is obliged to protect all its citizens from the threat of national or international terrorism. The purpose of writing is that the reader understands criminal issues related to systematic Indonesian governance. This article is based on normative legal research that utilizes secondary data in the form of primary and secondary legal documents. Utilization of criminal law to eradicate terrorism, as stated in Law Number 15 of 2003, among others, by making it illegal. Terrorism-related crime groups and related crimes are the focus of criminalization policies. It turns out that the law still faces challenges and deficiencies in its implementation so that it requires modification in the future.
References
Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Binamulia Hukum, 7(2), https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29
Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukumterhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorismemelalui Pendekatan Integral. Jurnal Belo, 5(1), https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page
Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum,. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456
Firmansyah, H. (2011). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2),
Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2),.
Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 47. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180
Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Belo, 5(2), 34–56. https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page
Perdana, C. (2016). Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23(4), https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8
Rahman, I. M. (2013). Pelibatan TNI Dalam Tindak Pidana Terorisme.
Takasili, N. (2017). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Crimen, IV(8),
Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 12(23), https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.894
Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan tindak pidana terorisme: Pendekatan kebijakan kriminal. Law Research Review Quarterly, 3(1),.
