Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan di Tinjau dari Undang-Undang Kehutanan
Abstract
Areas set aside by the government for the purpose of permanent forestation are known as forest areas. In addition, the state decides who has jurisdiction over forest regions, which might be either forested or unforested. The forestry sector in Indonesia has decided, or will determine based on the requirements and interests of the Indonesian people, the use of all lands that are considered forest areas in land use planning. A normative juridical legal research approach was used in this investigation. Research in the field of normative law often makes use of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources, to investigate issues with the law and its guiding principles. Here, nevertheless, the author is interested in learning more about the function of legislation in NRM. Tree Service Forestry Law evaluated the case.
References
Agus Surono, Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (The Role Of Law On Village Natural Resources Management By Village Owned Enterprise (Bumdes) To Increase Village Society Welfare), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 3
Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h.1.
Baso Madiong, Hukum Kehutanan, (Makassar:Celebes Media Perkasa, 2012), h.1
Fahyumi Rahman dan Muzani Jalaluddin, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, hlm 1
Fahyumi Rahman dan Muzani Jalaluddin, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, hlm 1
Farrah Miftah Dan Widyawati Boediningsih. Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Narotama, Vol.1, No.12, November 2022, hlm. 1
Farrah Miftah Dan Widyawati Boediningsih. Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Universitas Narotama, Vol.1, No.12, November 2022, hlm. 1
M. Imam Arifandy, Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan, Effectiveness Of Community Based Forest Managementas Forest Resources Conflict Resolution, Jurnal Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, hlm. 1
Salim H.S,Dasar-dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1
Syifa Siti Fatimah, Peran Pemerintah Mengelola Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 2
Undang-undang Dasar 1945
Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang ’Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup
