Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

Tugas-Tugas Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik Usia 7-12 Tahun (Sekolah Dasar)

Sat, 05 Sep 2026 19:20:43 +0700

Studi ini meneliti tugas-tugas perkembangan siswa usia 7–12 tahun di tingkat sekolah dasar. Perkembangan didefinisikan sebagai proses perubahan bertahap yang meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik usia 7–12 tahun, mengidentifikasi karakteristik perkembangan pada usia sekolah dasar dalam berbagai aspek, menganalisis tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai peserta didik, serta menjelaskan peran pendidik dan lingkungan dalam mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut secara optimal. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak pada tahap ini berada dalam fase operasional konkret, menunjukkan pemikiran logis dalam situasi konkret, interaksi sosial yang lebih luas, dan peningkatan pengendalian emosi serta pemahaman moral. Pencapaian tugas-tugas perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan dukungan lingkungan, khususnya dari keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan siswa dan mendukung kesiapan mereka untuk menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya secara efektif dan berkelanjutan

SAPPHIC: PEREMPUAN DAN KULTUR KEPEREMPUANAN ATAU LESBIAN DALAM BASE @SAPPHICSFESS

Khansa Aqila Zahra, Mita Rosaliza — Sat, 05 Sep 2026 19:43:25 +0700

Penelitian mengenai sapphic sebagai identitas perempuan yang memiliki ketertarikan pada sesama jenis dalam ruang digital sering kali berhadapan dengan stigma sosial. Kondisi ini juga dialami oleh pengguna akun base @sapphicsfess di platform X yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang aman untuk mengekspresikan diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan sapphic dan kultur keperempuanan serta praktik frontstage dan backstage melalui anonimitas dalam ruang digital, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana interaksi digital membentuk pengalaman sosial pengguna dan bagaimana ruang virtual memediasi identitas minoritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan dan satu informan kunci yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta divalidasi melalui triangulasi, peneliti juga melakukan reduksi data dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan antar sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @sapphicsfess berfungsi sebagai ruang aman digital yang memungkinkan perempuan sapphic mengekspresikan identitas, berbagai pengalaman, dan membangun solidaritas. Kultur keperempuanan tercermin dalam penggunaan simbol identitas dan interaksi yang suportif. Anonimitas menjadi strategi penting yang mencerminkan praktik dramaturgi, yaiutu pemisahan antara frontstage dan backstage. Selain itu, interaksi yang terjadi memperlihatkan adanya dukungan emosional yang kuat antar pengguna. Dengan demikian, @sapphicsfess berperan sebagai counterpublic digital yang membantu pengguna membangun identitas serta melawan stigma dalam masyarakat heteronormatif. Ruang ini menjadi sarana resistensi terhadap norma dominan yang menekan kelompok minoritas. Keberadaannya memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antar pengguna. Oleh karena itu, media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung keberagaman identitas

Dukungan Sosial pada Lansia Tinjauan Sistematik

Sat, 05 Sep 2026 19:50:17 +0700

In Indonesia, teachers' ability to undertake research is still below average. This is due to a lack of research knowledge and experience among teachers. As a result, teachers rarely conduct research and have never published a scientific paper. As a result, mentoring in the form of formal training in research competence is required. There is, however, no training structure designed expressly for instructors to improve their research competency. The goal of this study is to create a training system that will eventually improve instructors' research skills. The research and development process is based on a modified Dick & Carey development model. As a result, an upgraded teacher competency training system including training modules, training agendas, teaching books, and learning videos has been developed and tested by specialists. Teachers in Indonesia are expected to use the training system to increase their research skills.

DINASTI UMAYYAH DAN ABBASIYAH

Sat, 05 Sep 2026 19:27:35 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah sebagai dua kekhalifahan besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan peradaban Islam klasik. Kajian ini difokuskan pada latar belakang berdirinya kedua dinasti, sistem pemerintahan yang diterapkan, perkembangan wilayah kekuasaan, kemajuan peradaban yang dicapai, serta faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, buku sejarah, dan jurnal nasional maupun internasional open access yang relevan dengan tema kajian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan historis-komparatif (historical-comparative approach) untuk membandingkan karakteristik politik, sosial, ekonomi, dan intelektual pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah berperan besar dalam konsolidasi politik Islam, reformasi administrasi negara, serta perluasan wilayah kekuasaan hingga mencakup kawasan Afrika Utara, Semenanjung Iberia (Al-Andalus), dan Asia Tengah. Sementara itu, Dinasti Abbasiyah berhasil membawa peradaban Islam mencapai masa kejayaannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan kebudayaan, serta pembentukan pusat intelektual dunia Islam di Baghdad melalui lembaga Bayt al-Hikmah. Meskipun memiliki orientasi pemerintahan yang berbeda, kedua dinasti sama-sama memberikan kontribusi fundamental terhadap perkembangan peradaban Islam dan warisan intelektual dunia. Dengan demikian, kajian terhadap Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah tidak hanya penting dalam memahami sejarah politik Islam, tetapi juga relevan dalam melihat kontribusi Islam terhadap perkembangan peradaban global.

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA PEKANBARU

Farhan Rizal Akbar, Gusliana HB, Muhammad A Rauf — Sat, 05 Sep 2026 19:33:48 +0700

Pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Pekanbaru masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif perizinan berusaha berbasis risiko dengan praktik di lapangan. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan melalui mekanisme Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, masih ditemukan usaha Depot Air Minum yang beroperasi tanpa memiliki perizinan berusaha yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap DPMPTSP, Komisi II DPRD, dan 30 pemilik depot; data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan DAMIU belum berjalan optimal. Faktor penghambat bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan perizinan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum administratif.

SISTEM KERJA DAN SISTEM UPAH ANAK BUAH KAPAL (ABK) KEMPANG DI KECAMATAN RANGSANG, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Cici Kurniasih, Achmad Hidir — Sat, 05 Sep 2026 20:01:33 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kerja dan sistem upah Anak Buah Kapal (ABK) kempang di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai wilayah kepulauan, kempang menjadi moda transportasi laut yang sangat vital bagi mobilitas masyarakat, sehingga keberadaan ABK menjadi unsur penting dalam pengoperasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik kempang serta para ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja ABK kempang bersifat informal, tidak memiliki kontrak tertulis, dan didasarkan pada kesepakatan lisan serta kepercayaan. Jam kerja ABK tergolong panjang (mencapai 10–12 jam per hari), dimulai dari persiapan mesin di pagi hari hingga operasional berakhir menjelang magrib. Sistem kerja ini tidak mengenal hari libur tetap; libur hanya diberikan saat kempang mengalami kerusakan atau pada hari raya pertama, mencerminkan beban kerja yang tinggi. Sementara itu, sistem upah didasarkan pada kesepakatan bersama yang mencerminkan hubungan sosial patron-klien antara pemilik kempang (sebagai penyedia modal dan perlindungan) dan ABK (sebagai pemberi tenaga dan loyalitas). Hubungan kerja ini diperkuat oleh modal sosial berupa kepercayaan (trust) dan norma sosial yang berlaku di masyarakat pesisir, meskipun secara struktural terdapat ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan ABK pada posisi yang lebih rentan.

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Muthiya ., Syaifullah Yophi Ardiyanto, Elmayanti . — Sat, 05 Sep 2026 20:08:50 +0700

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perlindungan hukum bagi korban dalam praktiknya masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Diperlukan reformulasi hukum pidana yang mencakup pengakuan kelompok rentan (penyandang disabilitas dan lansia), penguatan mekanisme restitusi dan kompensasi, perlindungan saksi, reformulasi delik aduan dalam tindak pidana KDRT, serta penguatan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang mengabaikan laporan korban. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan korban KDRT yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada korban.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PERADABAN ISLAM FASE MEKAH MADINAH

Sun, 06 Sep 2026 09:46:42 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran peradaban Islam pada fase Mekkah dan Madinah sebagai dua periode penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian berbagai literatur ilmiah, baik berupa buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa fase Mekkah merupakan periode pembentukan fondasi akidah, moralitas, dan karakter umat melalui penanaman nilai tauhid, kesabaran, serta penguatan spiritual sebagai dasar lahirnya masyarakat Islam. Sementara itu, fase Madinah menjadi tahap transformasi dakwah menuju pembentukan sistem sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang lebih terstruktur melalui pembangunan masjid, penguatan ukhuwwah Islamiyyah, serta pembentukan Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan masyarakat yang plural, adil, dan harmonis. Perkembangan pemikiran Islam pada kedua fase tersebut menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tetapi juga pada pembangunan tatanan peradaban yang menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian, fase Mekkah dan Madinah menjadi fondasi utama terbentuknya peradaban Islam yang berlandaskan spiritualitas, solidaritas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

PERBANDINGAN MEKANISME PEREKRUTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN VERFASSUNGSGERICHTSHOF AUSTRIA

Jabriel Hatim, Junaidi ., Muhammad Zulhidayat — Sun, 06 Sep 2026 09:52:41 +0700

Hakim konstitusi, sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan yudisial, harus memiliki integritas, karakter yang tak tercela, menjunjung tinggi keadilan, dan menunjukkan kepemimpinan negara untuk mewujudkan cita-cita supremasi hukum dan demokrasi demi kehidupan nasional dan negara yang bermartabat. Terlepas dari beragamnya mekanisme seleksi, struktur rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertimbangan politik dan kompetensi profesional dalam lembaga peradilan konstitusi. Dengan memberikan wewenang kepada tiga cabang pemerintahan, sistem ini diharapkan dapat mencegah dominasi kekuasaan tunggal dan memastikan independensi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria. Penelitian ini berfokus pada aspek prosedural dan kelembagaan, serta prinsip independensi dan akuntabilitas dalam proses seleksi hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum komparatif, berdasarkan tinjauan pustaka peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan karya ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen di Indonesia melibatkan tiga cabang kekuasaan negara—Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung—masing-masing dengan wewenang untuk menominasikan kandidat, menekankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). Sebaliknya, mekanisme rekrutmen Austria cenderung lebih terpusat, melibatkan Pemerintah Federal dan parlemen, memprioritaskan stabilitas kelembagaan dan kualifikasi profesional. Meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menjaga independensi peradilan konstitusional, perbedaan signifikan dalam mekanisme rekrutmen mereka memengaruhi kualitas dan integritas hakim konstitusional. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam sistem seleksi Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses rekrutmen.

STRATEGI ADAPTASI PELAKU JASA PENYEBERANGAN PERAHU NAMBANG DESA IGAL, KECAMATAN MANDAH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sindi Lastari, Robi Armilusy — Sun, 06 Sep 2026 10:02:31 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi adaptasi pelaku jasa penyeberangan perahu nambang di Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah tantangan ekonomi dan geografis. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kerangka teori adaptasi Soemarwoto serta Bennett, penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan lapangan kerja dan tanggung jawab keluarga menjadi alasan utama para pelaku jasa tetap menekuni pekerjaan ini meskipun menghadapi persaingan dengan perahu pribadi masyarakat dan pendapatan yang tidak menentu akibat faktor cuaca serta pasang surut air sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang diterapkan meliputi strategi aktif melalui diversifikasi pekerjaan (seperti menjadi nelayan, pembuat arang, atau buruh bor) serta melibatkan peran istri dalam membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan keluarga; strategi pasif melalui efisiensi pengeluaran; dan strategi jaringan sosial. Fenomena ini memperlihatkan kemampuan adaptif masyarakat pesisir dalam memanfaatkan sumber daya alam dan hubungan sosial sebagai mekanisme bertahan hidup (survival strategy) terhadap perubahan struktur ekonomi lokal.

PERILAKU GENERASI X DALAM MENGGUNAKAN TIKTOK SHOP SEBAGAI PLATFORM BELANJA ONLINE DI KOTA DURI (KELURAHAN GAJAH SAKTI)

Arlis Marisha Daniella, T. Romi Marnelly — Sun, 06 Sep 2026 10:09:48 +0700

TikTok Shop menjadi ruang baru yang memungkinkan aktivitas belanja dilakukan secara praktis melalui konten video dan siaran langsung. Penelitian ini menganalisis alasan Generasi X dalam menggunakan TikTok Shop serta perilaku konsumsi Generasi X dalam menggunakan TikTok Shop di Kota Duri, Kelurahan Gajah Sakti dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang menekankan makna subjektif dalam tindakan, teori masyarakat jaringan Manuel Castells yang melihat perubahan aktivitas dalam jaringan digital, serta teori simulacra dan simulasi Jean Baudrillard yang menjelaskan peran representasi visual dalam membentuk realitas konsumsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima informan yang dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Generasi X menjadikan TikTok Shop sebagai sarana belanja yang praktis sekaligus hiburan. Kemudahan akses, harga, promo, metode pembayaran, serta hiburan live shopping menjadi pendorong utama, sehingga membentuk perilaku konsumsi yang memadukan rasionalitas dan dorongan emosional dalam konteks digital yang berkembang. Temuan ini menegaskan perubahan pola konsumsi Generasi X dalam menghadapi transformasi teknologi digital.

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PEMERIKSAAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)

Puput Marsela, Atun Raudotul Ma’rifah, Suci Khasanah — Sun, 06 Sep 2026 10:16:17 +0700

Human Immunodeficiency Virus (HIV) pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena berisiko menular dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan HIV menjadi faktor penting dalam mendukung deteksi dini dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan HIV di Puskesmas Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal care di Puskesmas Kalibagor pada periode September–November 2025 sebanyak 105 orang, dengan jumlah sampel 83 responden yang diperoleh menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup skala Guttman sebanyak 30 pertanyaan yang mencakup pengertian HIV, penularan, pemeriksaan, pencegahan, pelayanan HIV, dan sikap. Data dianalisis secara univariat menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 25–30 tahun sebanyak 49 orang (59,0%), berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 55 orang (66,3%), dan sedang hamil anak pertama sebanyak 50 orang (60,2%). Sumber informasi tentang HIV paling banyak diperoleh dari tenaga kesehatan sebanyak 29 orang (34,9%). Sebagian besar ibu hamil memiliki tingkat pengetahuan baik tentang pemeriksaan HIV, yaitu 61 orang (73,5%), sedangkan 20 orang (24,1%) memiliki pengetahuan cukup dan 2 orang (2,4%) memiliki pengetahuan kurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan HIV di Puskesmas Kalibagor sebagian besar berada pada kategori baik, namun edukasi kesehatan tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama terkait mitos penularan HIV dan pemahaman mengenai pemeriksaan serta pengobatan HIV

Peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan Health Certificate dalam Menjamin Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian Provinsi Jawa Timur

Laisya Sania Dewi, Aisyah Deviana Yusuf, Ainun Zaroh, Ika Sari Tondang — Sun, 06 Sep 2026 10:31:56 +0700

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menjadi aspek penting dalam melindungi kesehatan masyarakat karena produk ini rentan terhadap kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran SPPB-PSAT, Izin Edar PSAT-PD, dan Health Certificate dalam menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari–Mei 2025 di UPT PSHP. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi selama kegiatan magang berlangsung. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan mekanisme dan peran layanan sertifikasi dalam menjamin keamanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PSHP berperan dalam menjaga keamanan dan mutu PSAT melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan sertifikasi. Sertifikasi SPPB-PSAT memastikan penerapan Good Handling Practices (GHP) pada sarana penanganan sehingga kebersihan dan higienitas PSAT terjaga. Izin Edar PSAT-PD berperan sebagai legalitas sekaligus sarana pengendalian produk PSAT yang telah memenuhi standar dan beredar di pasar. Health Certificate mendukung pemenuhan persyaratan ekspor dan meningkatkan daya saing PSAT di pasar internasional. Integrasi ketiga sertifikasi memperkuat pengendalian mutu, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk PSAT.

PERAN GURU DALAM MENANAMKAN KESADARAN SEJARAH MELALUI MATERI SEJARAH LOKAL KELAS X SMA DI KABUPATEN SERANG (RAYON BARAT)

Muhamad Ade Firman, Yuni Maryuni, Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo — Sun, 06 Sep 2026 10:40:20 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran guru dalam menanamkan kesadaran sejarah melalui materi sejarah lokal kelas X SMA di Kabupaten Serang (Rayon Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran angket. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa guru sejarah telah menerapkan materi sejarah lokal di kelas X sejak tahun 2022 atau lebih tepatnya setelah Kurikulum Merdeka dijalankan. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama melalui kompetensi dan kemampuan profesional yang dimiliki, seperti penyusunan modul ajar, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, serta pemanfaatan media pembelajaran yang relevan. Upaya tersebut mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman sejarah yang lebih kontekstual kepada siswa. Materi sejarah lokal berfungsi sebagai garda terdepan dalam menghubungkan siswa dengan lingkungan sosial dan sejarah di sekitar. Pemanfaatan sejarah lokal dinilai efektif dalam membentuk kesadaran sejarah siswa karena mampu meningkatkan minat dan ketertarikan mereka terhadap pembelajaran sejarah. Ditinjau dari hasil angket yang menunjukkan bahwa antusiasme siswa kelas X4 dengan jumlah yang mengisi dua puluh satu orang di SMAN 1 Pabuaran terhadap materi sejarah lokal berada pada kategori tinggi, dua puluh persen yang menyatakan sangat setuju dan lima puluh sembilan persen setuju. Sementara itu, pemahaman dan kesadaran sejarah siswa menunjukkan tiga puluh tiga persen sangat setuju dan lima puluh lima persen setuju. Pada kelas X6 dengan jumlah yang mengisi dua puluh empat orang di SMAN 1 Padarincang, antusiasme siswa juga tergolong tinggi, dua puluh empat persen sangat setuju dan lima puluh sembilan persen setuju. Adapun tingkat pemahaman dan kesadaran sejarah menunjukkan dua puluh empat persen sangat setuju dan lima puluh sembilan persen setuju. Hasil ini menegaskan bahwa peran guru dalam mengintegrasikan sejarah lokal berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran sejarah siswa.

PERILAKU KONSUMSI GENERASI Z DALAM BELANJA ONLINE (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU)

Sandini Rahmadani, T Romi Marnelly — Sun, 06 Sep 2026 10:46:49 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi Generasi Z dalam belanja online serta memahami bagaimana konten pada aplikasi TikTok mendorong perilaku konsumtif tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan berjumlah tujuh mahasiswa FISIP Universitas Riau yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard, khususnya konsep simulakra dan hiperrealitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa didominasi oleh pembelian impulsif yang dipicu rasa penasaran dan pengaruh visual konten TikTok. Produk yang paling sering dibeli adalah fashion, skincare, dan kosmetik. Faktor pendorong meliputi tren, visualisasi menarik, kemudahan transaksi, serta harga terjangkau. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi dari nilai guna ke nilai tanda, di mana mahasiswa membeli bukan karena kebutuhan, melainkan untuk memenuhi hasrat dan citra diri.

MEMAHAMI KONSEP ASESMEN DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Hafidh Amanatul Mulki, Lidia Putri, Erwin Salpa Riansi — Sun, 06 Sep 2026 11:50:11 +0700

Penelitian ini fokus pada asesmen yang ada dalam pendidikan, milai dari pengertian, fungsi, prinsip, serta konsep asesmen. Asesmen diartikan sebuah proses pengumpulan informasi atau data yang berkaitan dengan membuat keputusan terkait siswa, program, kebijakan, dan kurikulum yang dilaksanakan. Adapun fungsi asesmen sebagai pemahaman kemajuan belajar peserta didik, memperbaiki strategi pembelajaran, sampai menentukan sistem kelulusan. Prinsip asesmen meliputi keeping track, checking up, finsing out, dan summing up, fokusnya adalah memperbesar peluang kompetensi, validasi, dan reliabilitas alat penilaian, adapun yang lainnya seperti keseimbangan dalam proses serta hasil, penggunaan pelbagai metode dan alat, penilaian berkelanjutan, sampai fungsi penilaian. Adapun jenis-jenis asesmen meliputi asesmen diagnostik, formatif, sumatif, selektif, dan penempatan, serta assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Artikel ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik dan mendalam perihal asesmen dan penerapannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

PILIHAN RASIONAL PEKERJA PEREMPUAN PENGUTIP BIJI SAWIT DESA TANAH TINGGI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

Dwi Bekti Nyelo Cendani, Resdati . — Sun, 06 Sep 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pekerja perempuan yang memiliki kebun sawit namun memilih bekerja sebagai pengutip biji sawit, dengan menyandang semua kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi dan ekonomi yang sangat stabil serta penghasilan yang sudah terjamin namun tetap bekerja sebagi pengutip biji sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan pekerja perempuan memilih bekerja sebagai pengutip biji sawit, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi pekerja perempuan pengutip biji sawit. Pada penelitian terdapat 5 subjek penelitian dan 1 sebagai key informan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif deskriptif yang bersifat mengulik dan menguraikan suatu fenomena sesuai dengan kenyataan yang didapat saat dilapangan. Penyajian data informatif menggunakan gambar serta memasukkan kutipan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian sesuai dengan teori pilihan rasional dari James Coleman yang menunjukkan Actor (pekerja perempuan) memanfaatkan sumberdaya (pekerja resmi) yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan, namun dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki akan dibatasi dengan adanya norma yaitu aturan yang ditetapkan dan harus ditaati. Alasan keputusan bekerja perempuan tidak berkaitan dengan perekonomian yang dimiliki, para pekerja perempuan memiliki pendapat sendiri untuk tetap bekerja sebagai pengutip biji sawit.

KEPEMIMPINAN KHULAFĀ’ AL-RĀSYIDĪN: KARAKTERISTIK, NILAI-NILAI, DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN

Sun, 06 Sep 2026 12:18:38 +0700

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek penting dalam Islam yang tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan Khulafā’ al-Rāsyidīn, karakteristik kepemimpinan masing-masing khalifah, serta relevansinya dalam kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai nilai-nilai kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Khulafā’ al-Rāsyidīn dibangun atas prinsip keadilan, amanah, musyawarah (syūrā), tanggung jawab, dan keteladanan moral. Setiap khalifah memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun peradaban Islam awal. Nilai-nilai kepemimpinan tersebut tetap relevan dalam konteks modern, terutama dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan Khulafā’ al-Rāsyidīn dapat dijadikan sebagai model ideal dalam membangun karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA PELAKU USAHA MIKRO

Resi Yuliza Putri, Gusliana HB, Zulwisman . — Sun, 06 Sep 2026 12:29:41 +0700

Kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap perizinan berusaha merupakan indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Namun, di Kota Pekanbaru tingkat kepatuhan tersebut masih relatif rendah, ditandai dengan fluktuasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya kesadaran hukum. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum, khususnya melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Analisis menggunakan teori Good Governance, teori kepatuhan hukum, dan teori perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPTSP telah dilaksanakan melalui pelayanan OSS-RBA, sosialisasi, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, kurangnya pemahaman legalitas usaha, serta kendala kelembagaan. Diperlukan penguatan sosialisasi berbasis pendekatan langsung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi yang lebih inklusif guna mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Pembelajaran PKn Berbasis Multikultural terhadap Peningkatan Civic Competencies Siswa Sekolah Dasar dalam Kerangka Profil Pelajar Pancasila Author

Sun, 06 Sep 2026 13:27:32 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis multikultural terhadap peningkatan civic competencies siswa sekolah dasar dalam kerangka Profil Pelajar Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen melalui desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian adalah 27 siswa kelas V SDN 7 Metro Utara. Instrumen penelitian meliputi tes, lembar observasi, dan angket. Data dianalisis menggunakan uji paired sample t-test dan N-gain. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada civic competencies siswa, dengan nilai rata-rata meningkat dari 75.37 menjadi 83.30. Nilai N-gain sebesar 0.32 termasuk dalam kategori sedang. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi p < 0.001, yang menunjukkan adanya pengaruh pembelajaran berbasis multikultural terhadap peningkatan civic competencies siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis multikultural berpotensi mendukung penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolah dasar.

THE LEGAL FORCE OF DEED OF SETTLEMENT (ACTA VAN VERGELIJK) RESULTING FROM MEDIATION ACCORDING TO ARTICLE 130 HIR (A Study of Decision No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG)

Rizka Azzahra, Maryati Bachtiar, Ricki Musliadi — Sun, 06 Sep 2026 00:00:00 +0700

One of the issues that often arises in an agreement is default (wanprestasi), which can result in losses for the creditor. In civil court practice, the judge generally offers settlement through reconciliation. If the parties agree, the court will issue a Settlement Deed (Akta Perdamaian) that has binding legal force, legal certainty, and executory power. This study employs a normative juridical research method using a legislative and case approach, examining Article 130 HIR and its application in Decision Number 13/PDT.G/2013/PN.KPG. The analysis concludes that the settlement deed, which should have served to finally and bindingly end the dispute, actually gave rise to new legal problems due to alleged breach, prompting the plaintiff to file a new lawsuit that proceeded through cassation. This situation reveals a discrepancy between the legal position of the settlement deed as a final, enforceable decision and the practice of courts accepting new lawsuits, thereby creating legal uncertainty. The appropriate legal remedy when a party breaches a settlement deed is the execution mechanism, not a new civil lawsuit..

Dashboard Monitoring dan Sistem Rekomendasi Hama Padi Berbasis Internet of Things untuk Petani (Studi Kasus: Tempuran)

Fitria Novyanti Taufik, Oman Komarudin, Oman Komarudin, Carudin Carudin — Sun, 06 Sep 2026 13:51:17 +0700

Pest attacks on rice crops are one of the main causes of agricultural productivity decline in Tempuran District, Karawang Regency. Manual pest monitoring leads to delays in control measures, particularly for brown planthoppers, rats, and birds. This study aims to design and implement a responsive web-based monitoring dashboard and recommendation system designed to integrate with Internet of Things (IoT) devices to support farmers' decision-making. The system was developed using the Software Development Life Cycle (SDLC) method with a Prototype model and built on the MERN Stack. System evaluation was carried out using Black-box Testing and User Acceptance Testing (UAT) involving farmers in Tempuran District. The results show that the system successfully displays real-time pest detection information, attack history and graphs, alert notifications, and rule-based pest control recommendations, with a user acceptance rate of 96% from six respondents. This study contributes as a foundation for local data-driven smart farming development, providing a pest monitoring interface for farmers that is ready to be integrated with IoT devices in further development.

DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA SEPAHAT KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS

Defri Indrawan, RD Siti Sofro Sidiq — Sun, 06 Sep 2026 13:58:02 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Sepahat melalui perspektif Teori Aktor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi tokoh adat, seniman, pengrajin, dan pejabat pemerintah desa yang berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sepahat memiliki potensi kearifan lokal sebagai ciri khasnya untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata, yaitu seni, budaya dan adat istiadat tradisional, makanan tradisional (kuliner), dan kerajinan tradisional yang telah dilestarikan oleh masyarakat. Potensi ini merupakan aset positif untuk membentuk komunitas pariwisata berbasis budaya lokal. Pendekatan Teori Aktor juga menunjukkan bahwa peran, kepentingan, dan interaksi aktor memengaruhi perkembangan desa wisata. Pemerintah desa memberikan dukungan dengan menyediakan kesempatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Namun, kemajuan ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi yang buruk antar aktor, sehingga perlu meningkatkan peran aktor dan sinergi kelembagaan untuk memungkinkan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB MAXIM ATAS KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TRANSPORTASI ONLINE

Aloysius S, Maryati Bachtiar, Ricki Musliadi — Sun, 06 Sep 2026 14:00:51 +0700

Online transportation in Indonesia has emerged as a solution to the suboptimal conventional transportation system, characterized by severe congestion and poor public transportation. Using the app requires agreement to a standard contract during registration that is unilaterally set by the service provider. A crucial issue arises from the exoneration clause, which shifts the business actor's responsibility to the consumer, contradicting Article 18 paragraph 1A letter (a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). A concrete example is seen in the Maxim app, where Service Performance Regulation Number Seven contains such a clause. This study employs a normative legal research method, focusing on analysis of legal norms, laws, and related documents to uncover the legal implications of standard agreements in online transportation. The findings indicate that if a standard clause contains an exoneration clause, such clause shall be declared null and void by law. Furthermore, to obtain the rights of aggrieved consumers, dispute resolution between Maxim and consumers can be pursued through BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) and the Judicial Institution.

SINKRONISASI PENGATURAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Safarudin ., Emilda Firdaus, Ledy Diana — Sun, 06 Sep 2026 14:03:47 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rangkap jabatan menteri dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta mengkaji implikasi yuridis dari ketidaksinkronan pengaturannya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada adanya pertentangan norma antara Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan, dengan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang justru memberikan ruang bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam struktur Danantara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi norma yang bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), sehingga ketentuan PP yang membolehkan rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi cacat hukum dalam pengambilan kebijakan, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan AUPB, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan.