The Role of Regional Owned Enterprises (BUMD) in Supporting the Financial Independence of a Region

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Suatu Daerah

  • Lisa Novita Hartanti Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Rahmat Hidayat Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Prilla Marsingga Universitas Singaperbangsa Karawang
Kata Kunci: BUMD, PAD, Indepedence, Regional Finance

Abstrak

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah kemandirian keuangan daerah. BUMD menjadi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah serta merupakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka membantu kemandirian keuangan daerah pula, keberadaan BUMD turut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka perekonomian yang terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan perdamaian. dan kesenangan bekerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, adil, dan makmur berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat. Peneliti menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka dan mereduksi dokumentasi, mempresentasikan, kemudian menarik kesimpulan. Kinerja BUMD dalam kemandirian keuangan daerah juga dinilai sangat kurang. Banyak BUMD di daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat maupun pada pendapatan daerah dan menjadi dasar pembebanan retribusi, yang PAD yang diberikan masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena tingkat pajak atau retribusi yang relatif rendah di daerah. daerah.

Referensi

Djaenuri, H. A., & Enceng. (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (B. Pratiwi (ed.); Ketiga). Universitas Terbuka.

Ginandjar, K. (1994). Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pustaka CIDESINDO.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2002). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat). Salemba Empat.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004). file:///C:/Users/Lisa/Downloads/UU Nomor 33 Tahun 2004.pdf

Jusva Rumende, H., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo). Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Volume 19, 5. https://www.researchgate.net/publication/334329948_ANALISIS_KONTRIBUSI_BADAN_USAHA_MILIK_DAERAH_BUMD_TERHADAP_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PROVINSI_SULAWESI_UTARA_STUDI_DI_PT_BANK_SULUTGO

Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Layuk, P. K. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No., 11.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Cetakan Pe). Graha Ilmu.

Statistik, B. P. (2020). Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises ( dan P. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi (ed.)). Badan Pusat Statistik.

Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, Vol 3 No 1, 8. file:///C:/Users/Lisa/Downloads/19934-Article Text-61266-1-10-20180204.pdf

Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Sukmana, W., & Firmansyah, I. (2016). Analisis Problematika Kinerja Bumd Non-Keuangan Di Jawa Barat : Aplikasi Metode Analytic Network Process. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 4(2), 48–62.

Diterbitkan
2022-03-15

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>