Perbuatan Meiawan Hukum Oleh Penguasa Serta Perkembangan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Studi Kasus Perkara Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn.Tjk
Abstract
Law, there are errors caused by offenders, there are factor that result for victims, and there is a relationship between one that is committed to carrying a loss. The element of this element applies cumulatively, in the sense that if there is one of the elements above cannot be fulfilled, then an act that is carried out cannot be charged article against the law. Acts of Against Law by the Ruler are listed and regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019.
One form of his case occurred by the ruler which occurred in the city of Lampung. This action is more exact in the Griya Market in Lampung. His chronology in the agenda for a Pasar Tanah Court to the Tjg Court. Coral. The land is open with the widest of 3000m 2 which will be given for the purposes of building the Prosecutor’s Office in a new manner. This problem occurred because the eviction was carried out by giving relocation to residents and violating the careful principle in acting because the actions carried out detrimental to the community
References
Bimasakti, M. A. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad OIeh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. JurnaI Hukum Peratun, 1(2), 265-286.
Dharmasisya, V., & FakuItas, J. (2022). " Dharmasisya ” JurnaI Program Magister Hukum FHUl PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ( ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD ) ( Suatu Tinjauan AnaIisis Administrasi Pemerintahan ), 2(December).
Edyanti, Y. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD)(Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2(2), 14.
Faisal, S. (2020). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan PengadiIan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara …. SOSEK: JurnaI SosiaI Dan Ekonomi, 1(2), 100–110. Retrieved from http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/60
Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Problematik PenyeIesaian Sengketa Perbuatan MeIawan Hukum Oleh Penguasa Di PeradiIan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2(1), 19-39.
Gusman, D., Rosari, A., & Pratama, A. P. R. (2021). PerIindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan MeIawan Hukum Pemerintah MeIalui PenyeIesaian Sengketa Di PeradiIan Tata Usaha Negara. Riau Law JournaI, 5(2), 161. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7914
HaIim, C., & Indrianto, A. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DlLAKUKAN OLEH PENGUASA (ONRECHTMATlGE OVERHEIDSDAAD) DALAM PUTUSAN PENGADlLAN: SEBUAH STUDI KASUS. Justitia et Pax, 38(1).https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515
HARDIANTI, I. (2018). Tanggung Jawab Keperdataan Negara atas Perbuatan MeIawan Hukum oleh Pemerintah (DoctoraI dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Indonesia is a state based on law as emphasized in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This means that any problems that arise in the middIe of sociaI Iife are resoIved through the applicable. (2018), (3).
Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan MengadiIi PengadiIan Umum dan PengadiIan Tata Usaha Negara dalam PenyeIesaian Sengketa Perbuatan MeIawan Hukum yang MeIibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah Ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019. JURIDICA: JurnaI FakuItas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(1), 4-
Moertiono, R. J. (2020). PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKlBAT PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). JurnaI lImiah METADATA, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.47652/metadata.v2i1.22
Sukardi, D. H., Wardani, W., Muliawan, C., & Effendi, N. (2021). GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)(Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk). Jurnal Hukum Malahayati, 2(2), 63-80.
