SINKRONISASI PENGATURAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rangkap jabatan menteri dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta mengkaji implikasi yuridis dari ketidaksinkronan pengaturannya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada adanya pertentangan norma antara Pasal 23 huruf c UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan, dengan Pasal 33 PP No. 10 Tahun 2025 yang justru memberikan ruang bagi menteri untuk merangkap jabatan dalam struktur Danantara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif terhadap taraf sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi norma yang bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan (lex superior derogat legi inferiori), sehingga ketentuan PP yang membolehkan rangkap jabatan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, potensi cacat hukum dalam pengambilan kebijakan, serta pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan AUPB, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan.