Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru
Abstract
This study aims to determine the Implementation of the Motor Vehicle Tax Administration (PKB) Exemption/Elimination Policy in Pekanbaru City using the theory of Policy Implementation according to George Edward III, namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. This type of research is qualitative which is descriptive with data collection techniques are interviews, observations, and documentation. For the determination of the informant, the author used purposive sampling. Furthermore, to analyze the data obtained, the author used an interactive analysis model from Soegiyono. The results showed that the implementation of the Motor Vehicle Tax Administration Sanctions Exemption/Elimination Policy (PKB) in Pekanbaru City has not gone well which can be seen from all the indicators used in this study. Factors that become obstacles in the implementation of the Policy of Exemption / Elimination of Motor Vehicle Tax Fines (PKB) in Pekanbaru City are the lack of socialization carried out by the Riau Provincial Bapenda to taxpayers and the lack of discipline of existing employees.
References
Buku
Abdul Kadir Karding, 2008, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah. (BOS) SMP. Negeri di Kota Semarang
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta.
Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.
Creswell, John W. 2016. Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dunn, W. N. 2000. Pengantar analisis kebijakan publik: Gadjah Mada University Press.
Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
Nugroho, D. Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Solihin, Ismail. 2009. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau
Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung:
Umar, Husein. 2005. Evaluasi Kinerja Perusahaan (Teknik Evaluasi Bisnis dan Kinerja Perusahaan Secara Komprehensif, Kuantitatif, dan Modern). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wibawa. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS
Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
Y. Sri, Pudyatmoko. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.
Skripsi dan Jurnal
Agustiningrum, G. (2019). Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kabupaten Indragiri Hilir. 1-12.
Alatas, I. W. (2019). Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenga. katalogis, 150-156.
Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Administrasi Publi, 55-65.
Anisah, S. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 1-14.
Bhakti Nur Avianto, M. H. (2020). Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Jakarta Selatan Tahun 2019. Ilmiah Ilmu Administrasi, 18-26.
Dra. Agustuti handayani, M. (2020). Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (R4) Studi Pada Kantor samsat Kota Bandar Lampung. ( STUDI PADA KANTOR SAMSAT KOTA BANDAR LAMPUNG), 1-46.
Ferdika, A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. 1-85.
Hariyanti, S. (2020). Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraaan Bermotor DI Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Medan Selatan Tahun 2018 . 1-107.
Jainuri, M. G. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kritis Empiris Di Daerah Khusus Istimewa Jakarta. Magister Hukum Udayana, 338-353.
Julianti, L. (2017). Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Okeh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu . 1-15.
Kurniati. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bebas BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB Di Dinas Pendapat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. 57-71.
Lodang Prananta, W. S. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akuntansi, 127-134.
Maihendra, D. (2021). Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau . , 1-15.
Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. 126-138.
Nerissa Arviana, D. I. (2018). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 146-154.
Putra, R. Y. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak (BEA) Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 . 1-99.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia
Peraturan
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Peraturan Gubernur Riau No. 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021
Dokumen
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
