Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

Dahrul Manalu; Deny Guntara; Muhamad Abas

doi:10.5281/zenodo.8063485

Dahrul Manalu Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Deny Guntara Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Muhamad Abas Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8063485

Keywords: Prisoners, Remission, Correctional Institutions

Abstract

ABSTRACT

The writing of this scientific work is a form of representation of granting remissions for convicts in class IIA Penitentiary in Karawang Regency based on data findings related to the existing regulations in force in the form of Permenkumham Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Family Leave, Parole, Prior Release Leave, and Conditional Leave as the legal basis for conducting this research. Correctional Institutions as an area that is not only limited by the form of its territory to accommodate convicts, but as a medium that realizes legal objectives by providing guidance and coaching for convicts. In practice, remission itself is one of the convict coaching strategies based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 which is still valid until 2023. The process of carrying out research is carried out using research methods which in terms of using field data, namely empirical juridical methods in which researchers go to the field and obtain data which will then be processed in this paper. The results of the study show that there has been an increase in the granting of remissions from 2021 to 2022 with data divided into general remissions and special remissions.

Keywords: Prisoners, Remissions, Correctional Institutions

References

Anwar, Umar. Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Endrawati, Netty, Masrur. Studi Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang, Wonogiri: Wade Group, 2017.

Manggala, Gita, Arief, Sulistiyatna. Hak Remisi dan Asmilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Lex Renaissan, 2021.

Parammarta, Y. Ambeg. Sistem Pemasyarakatan Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binann Pemasyarakatan.

Rachman, Fathur. Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Karang), Lampung: Justicia Sains, 2018.

Siregar, Ahmad Reza. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Sudirman, Dindin. Reposis dan Revialisasi Pemsyarakata dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan