PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMILIHAN KEADILAN SUBSTANTIF SEBAGAI PUTUSAN AKHIR SENGKETA NOMOR 39/G/2016/PTUN-BNA
Abstract
Aristotle argued that a good state is a state that is the rule of law and is instructed by the constitution. In line with good governance, bureaucratic governance management in a better direction is the arrangement of government management systems for the achievement of goals in the context of development. Reform is an effort to renovate the government maintenance system. The emergence of personnel disputes that arise as a result of the provisions of TUN decisions in the field of personnel regarding the rights, obligations, and positions of civil servants. The case in the personnel dispute in Supreme Court Decision Number 533/K/TUN/2017 between the Aceh Regional Police Chief and Endri Mahara who lost his legal status as a civil servant. For dispute resolution that has involvement in TUN and criminal such cases thereafter agreed to use substantive rules that lean towards law enforcement, material regulations or material criminal law. Therefore, the Supreme Court uses substantive rather than formal justice. Gustav's theory was chosen to analyze this matter because it strengthens substantive justice. Using Gustav's theory, it pays attention to substantive rather than formal legal rules.
References
Buku
Rifai, A. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
UNDANG-UNDANG
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA Tanggal 29 Maret 2017
Putusan PT TUN MEDAN Nomor 108/B/2017/PT.TUN.MDN Tanggal 21 Juni 2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2017 Tanggal 30 Nopember 2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/TUN/ 2018 Tanggal 29 Nopember 2018Yurisprudenasi Nomor 2/Yur/TUN/2018
JURNAL
Benuf, K., Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Konremporel, Jurnal Gema Keadilan, p. 24.2020.
Ibrahim. Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak. Jurnal UIN Ar – Raniry Banda Aceh, p. 46.2017.
Iriani. D. Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Justicia Islamica.2015.
Julyano. M dan Sulistyawan. A.Y. Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Vol.1 No. 1, hal. 12.2019.
Mardan, N. T., Pietersz, J. J. & Pattinasarany, Y. Keabsahan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, p. 146.2021.
Muslih, M. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). Jurnal Hukum Unbari, p. 135.2013.
“Nawawi, J., Tamar, M. & I. Kode Etika Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, p. 2.2019.
“Oskar J dan Anne Beaulieu.“ How to protect privacy in a datafed society" A presentation of multiple legal and conceptual approaches”, Philosophy & Technology 35.1, p. 3.2022.
Pio, E. R. C. Tanggung jawab Administrasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan Kewenangan. Lex Administratum, p. 111.2018.
Ridwan. Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas – Asas Umum Pemerintah yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif. Jurnal Hukum Pro Justicia.2008.
Rirdausi, F. Quo Vadis Penetuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, pp. 19-35.2020.
Setyanegara, E. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif). Jurnal Hukum & Pembangunan, p. 485.2014.
Syamsudin, M.,. Keadilan Proseduran dan Substantif dalam Putusan Sengketa
.Tanah Magersari. Jurnal Yudisial, p. 28.2014.
Taqiuddin . H. U.Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, p.192.2017.
