TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
Abstract
In line with the existence of bureaucratic reform after the fall of the New Order era, it is also in line with the important objective of adding and clarifying the provisions of regulations relating to government civil servants. In connection with demands for these basic needs, there is no time not to revise the existing law. Therefore, in the context of rearranging human resources or human resources in the state apparatus so that they have professional standards, are neutral in politics, have capacity and productivity, and have high integrity, the Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus was born. One well-known ruling is the term Government Employee with a Work Agreement or PPPK which is a version of honorary workers or contract workers who get legal protection and clarity. In this study it was explained that in the relevant law it was stated that termination of employment by PPPK can be carried out in three types, namely termination with respect, termination with respect of their own free will, and termination without respect.
References
Artisa, R. A. (2017). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Review terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 6(1), 33-42.
Handini, W.P. (2020). Problematika Aspek Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 501-518.
Hayat, H. (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Civil Service Journal, 8(1).
Indonesia, P. N. R. (2014). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Parkher, J. A. A., & Radjab, D. (2021). Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Lombago: Journal of Contitusional Law, 1(3), 481-501.
Pasiak, P. (2020), Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Sistem Merit Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kota Bitung, Lex Administratum, 8(2),
Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Institusi Perguruan Tinggi. Jurnal Yuridis, 7(1), 1-26.
Rohida, L. (2015). Analisis Komparasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Paradigma Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Civil Service Journal. 9(2).
Simanjuntak, Y.A.H. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Syntax Transformation, 3(4), 552-561.
Wulandari, I. A.P., Ibrahim, R., & Suadirta, I. K. (2019). Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. E-Journal Universitas Udayana, 5.
