MENINJAU TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN WEWENANG: ANALISA TERHADAP PELANGGARAN KEDISIPLINAN PNS

Nathasya Berlian; Belyana Fauza

doi:10.5281/zenodo.8097863

Nathasya Berlian Universitas Negeri Semarang
Belyana Fauza Universitas Negeri Semarang

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8097863

Keywords: Civil Service Discipline, Violation, Abuse Of Authority

Abstract

Abuse of authority in the Discipline of Civil Servants (PNS) is an important issue and needs to be taken seriously. Abuse of authority can undermine the principles of integrity, transparency and accountability in public services. And result in decreased work responsibility and an attitude of underestimating obligations, which makes us further away from achieving good governance. This paper aims to analyze the concept of civil servant discipline and the related phenomenon of abuse of authority.
In the context of civil servant discipline, emphasis is given to the definition and implementation of civil servant discipline as a major factor for monitoring and enforcing rules within the bureaucracy. Factors affecting civil servant discipline are also analyzed, including laws and regulations governing disciplinary actions, reward and punishment systems, as well as cultural and organizational factors both from within employees and factors from outside employees that can affect the behavior of civil servants.

References

Adib, M. (2020). PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Bujung, A. R., Sarapun, R. M. S., & Pinangkaan, N. (2014). PENERAPAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. LEX ADMINISTRATUM, 70(4), 991–1003.

Efendy, A. (2022). KAJIAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 2(1).

Hakim, H. (2022). Sinergi Antara Good Government Dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aaupb) Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 7(2), 191–200. https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461

Kaloh, I., Siar, L., & Pongkorung, F. (2023). PENYALAHGUNAAN WEWENANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRATOR DALAM PEMERINTAHAN. Lex Privatum, XI(2), 11.

Kololi, R. Y. E., Pangkey, M. S., & Londa, V. y. (2018). Implementasi Kebijakan Disiplin PNS Pada Pemerintah Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Administrasi Publik, 4(58), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/19778/19377

Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158

Natsir, A. M. Z. S. A., Aspan, Z., & Hasrul, M. (2021). Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika. HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum, 5(1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4891

Permadi, I. (2021). Aspek Hukum Pemberhentian Pegawau Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Yurispruden, 4(1), 44. https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.6893

Rafik, M. (2016). Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4, 1–9.

Rumapea, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sasi, 25(2), 133. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199

Sudaryanto, D. H. (2014). PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ). 04(3), 23–30.

Sudrajat, T. (2017). MENELAAH PERSOALAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ANALYZING THE PROBLEMS ABUSE OF AUTHORITY. 81–94.

Suwindayani Utami, N. M., & Ayu Putri Kartika, I. G. (2019). Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil: Vol. 8

Tatang. (2018). MODEL PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI DALAM UPAYA MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI DI KABUPATEN CIAMIS. Universitas Pasundan.

Widjiastuti, A. (2017). PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. Perspektif, 22(2), 115–129.