Peran AUPB dalam Melindungi Integritas Pegawai KPK: Tinjauan Yuridis atas Kasus Pemecatan yang Dipertanyakan
Abstract
The role of law in improving the administration of fair government institutions for maladministration practices can be said to be a form that violates administrative rules as a form of bureaucratic reform. Mal administration as a problem in public services that should need to be improved in the public service delivery system so that it can increase the capacity of effective and efficient institutions for the community. The role of the community and supervisory institutions in dealing with maladministration as a counterweight to government actions that are not in accordance with the rule of law that is not in accordance with the constitution. This will have a negative impact if the problem is not followed up and straightened out. The government can be arbitrary in regulating policies that are not in accordance with the principles of governance so that it can lead to government administration that is not pro-people. With the existence of the Ombudsman Law, it emphasizes that services to the community and law enforcement carried out in the framework of administering the state and government are an integral part of efforts to create good and transparent governance. Besides that, building a just legal culture can become a government according to bureaucratic reform.
References
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.
Akadun, “Good Governance” dalam jurnal Sosiohumaniora Vol. 9, No. 1, Tahun 2007, hal. 40
Muslimah . “mal administrasi dalam Tindakan pemerintah” (2021) : 2
Muslimah . “mal administrasi dalam Tindakan pemerintah” (2021) : 2Hafiez, afrizal . “peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah” (2021) : 5
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 4, No. 1 (2020) - "Efektivitas Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia"
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020) - "Dampak Buruk Maladministrasi Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia"
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 23, No. 4 (2019) - "Maladministrasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Dampaknya Terhadap Citra Negara di Indonesia"
Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.
Indriastuti, I. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik), 10(1), 60-75
Ghozali Puruhito. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Diponegoro. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18).
Ghozali Puruhito. Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas Diponegoro. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih. PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18).
Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetaka Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 183.
