Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten)

Abstract

Dengan kemajuan teknologi saat ini, uang digital atau cryptocurrency sekarang digunakan sebagai investasi oleh orang-orang di seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para investor dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Persyaratan Teknis Dalam Pelaksanaan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan mata uang digital di Indonesia, sambil juga mengkaji tindakan hukum yang dapat diambil dalam kasus sengketa yang mungkin timbul dalam kontesk investasi mata uang digital. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan porsi analisis pada peraturan dan aspek konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendati tidak ada undang-undang khusus yang mengatur penipuan mata uang digital, terdapat regulasi atau ketentuan hukum yang bisa digunakan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang yang melakukan penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam menyelesaikan perselisihan, metode penyelesaian di luar pengadilan dan arbitrase dapat diterapkan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).