Analisis Beban Administrasi Dalam Program San Piisan Di Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Abstract
Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan regulasi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi negara dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Artikel ini membahas analisis beban administrasi dalam Program SAN PIISAN (Sayangi Damping Ibu dan Anak Kota Semarang) oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Program ini menjadi fokus penelitian untuk mengidentifikasi beban administratif masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, yang melibatkan biaya pembelajaran, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis. Metode penelitian melibatkan data primer dari observasi di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan data sekunder dari literatur, buku, website, dan sumber internet. Analisis menunjukkan beban administratif meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, hambatan teknologi, dan stigma penggunaan pelayanan. Pemerintah berupaya mengatasi beban tersebut dengan pelayanan langsung oleh kader. Dalam pelayanan kesehatan, beban administratif dapat mempengaruhi efektivitas program, partisipasi masyarakat, dan pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Upaya terus menerus diperlukan untuk meminimalisir beban administratif dan meningkatkan efisiensi program pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan.
References
Mei, H. W. L., Prabamurti, P. N., & Kusumawati, A. (2023). PERILAKU IBU HAMIL KEK DAN ANEMIA DALAM KEGIATAN SAN PIISAN (SAYANGI DAMPINGI IBU DAN ANAK KOTA SEMARANG). LINK, 19(1), 25–33. https://doi.org/10.31983/link.v19i1.9426
Christensen, J., Aarøe, L., Baekgaard, M., Herd, P., & Moynihan, D. P. (2020). Human Capital and Administrative Burden: The Role of Cognitive Resources in Citizen-State Interactions. Public Administration Review, 80(1), 127–136. https://doi.org/10.1111/puar.13134
Baekgaard, M., Moynihan, D. P., & Thomsen, M. K. (2021). Why Do Policymakers Support Administrative Burdens? The Roles of Deservingness, Political Ideology, and PersonalExperience. Journal of Public Administration Research and Theory, 31(1), 184–200. https://doi.org/10.1093/jopart/muaa033
Herd, P., & Moynihan, D. P. (2023). ADMINISTRATIVE BURDEN POLICYMAKING BY OTHER
MEANS. Russell Sage Foundation
Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). INOVASI PELAYANAN PADA ORGANISASI
PUBLIK. PT Remaja Rosdakarya
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
