EVALUASI PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN ORMAS BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023
Abstract
Pada era modern sekarang yang erat dengan teknologi menyebabkan seluruh negara yang ada di dunia harus beradaptasi dengan era baru yakni Era Society 5.0. Di mana era ini adalah era di mana teknologi hidup berdampingan dengan kehidupan sosial masyarakat. Era ini merupakan akibat dari semakin berkembangnya globalisasi di dunia. Namun, era ini menjadi ancaman bagi negara seperti Indonesia jika masyarakat Indonesia tidak bijak menggunakan teknologi yang dampaknya berbahaya bagi keutuhan negara. Kemudahan masuknya budaya dan ideologi asing menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai bentuk antisipasi membentuk sebuah badan independen yang membidangi urusan ideologi, kesatuan, bangsa, dan politik yang disebut Badan Kesbangpol. Selanjutnya, Kesbangpol menjalankan perannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah. Peran yang dijalankan berupa program-program kerja yang ditetapkan selama 1 tahun periode. Kesbangpol menjadi induk dari beberapa organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Semua organ tersebut berada di bawah kendali Badan Kesbangpol. Badan Kesbangpol tersebar di seluruh wilayah di Indonesia baik di provinsi dan daerah.
References
Efyanti, Y. (2018). Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Dan Politik Dan Kemasyarakatan. Jurnal Islamika, 65-79.
Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada, Yogyakarta: University Press
Agus Kurniawan. 2005. Transpormasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan
Sembiring, N. V., Isdaryanto, N., & Suhardiyanto, A. (2017). Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Unnes Political Science Journal, 1(2), 181-191.
Zainuddin, D. (2016). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). Jurnal Ham, 7(1), 10-20.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah


