IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM TRANSPARANSI DAN KENDALA PENGELOLAAN PROYEK JALAN RAYA DI KOTA SEMARANG

Muhammad Rizqi Robbani; Faza Fatkhun Nadhif

doi:10.5281/zenodo.12542063

Muhammad Rizqi Robbani Universitas Negeri Semarang
Faza Fatkhun Nadhif Universitas Negeri Semarang

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12542063

Keywords: Dinas Pekerjaan Umum, Transparansi, Pengelolaan Proyek Jalan Raya

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengenai transparansi dan hambatan dalam pengelolaan proyek jalan tol di Kota Semarang. ujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas manajemen proyek dan untuk menilai tingkat transparansi dalam prosedur pelaksanaan, pengadaan, dan pemantauan proyek jalan raya. Studi kasus, survei lapangan, dan analisis kebijakan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan. Gambaran lengkap tentang bagaimana proyek transportasi dilaksanakan dapat diperoleh dengan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar transparansi dan mengidentifikasi hambatan yang signifikan. Temuan studi ini menyoroti kesulitan utama dalam transparansi informasi, kerja sama pihak-pihak terkait, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran. Artikel ini menyoroti pentingnya peningkatan transparansi, koordinasi, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif dalam pengelolaan proyek jalan di Kota Semarang. Partisipasi atau peran aktif dalam pelaksanaan suatu pembangunan, mulai dari pelaksanaan proses perencanaan.

References

Agustina Wardani, Agung Kristiawan, Nur Samsudin. (2019). ANALISIS KERUSAKAN JALAN AKIBAT VOLUME KENDARAAN “STUDI KASUS : JALAN RAYA SEMARANG BOJA KM 38 – 42”, 9. Retrieved 11 Friday, 2023

Bahmid, & Khairunisa, F. (2021, Oktober). PENGARUH PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMENANG TENDER. Masalah-Masalah Hukum, Vol 50, No 4, 409-419.

Bakhtiar, N., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2023, April). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI ANGGARAN PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP ISLAM DALAM MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar). Income Journal: Accounting, Management and Economic Research, Volume 2, Number 1, 45-59.

Fachri Hafizd. (2017). MEKANISME PENGATURAN TENDER REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO. 84. Retrieved 11 Friday, 2023

Faisal , N. I., Morasa, J., & Mawikire, L. M. (2017). ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PENUNJUNG LANGSUNG) PADA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2, 1122-1132.

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar. (2018). MAL ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NEGARA. Retrieved 11 Friday, 2023

Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2019, Januari). KINERJA PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2017. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), Volume 3 Nomor1, 448-449.

Rahmayani, W. O., Rasmuin, & Didi, L. (2022, Agustus). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton. ADMINISTRATIO : JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI NEGARA, Volume 11, Nomor 2, 84-88.

SITI KHAJAR MUSTAFA. (2018). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERKAIT PEMELIHARAAN JALAN OLEH SATUAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR. Retrieved 11 Friday, 2023

Supriyono, O., & Askafi, E. (2022, April 28). Problematika E-ProcurementUntuk Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Otonomi, Vol 22 No 1, 211-220.