Beban Administrasi Di BPN Provinsi Jawa Tengah
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis beban administrasi yang ditemui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait beban administratif di BPN Provinsi Jawa Tengah. Dalam metode penelitian ini, terdapat analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan proses administrasi tanah di BPN Provinsi Jawa Tengah, seiring dengan pelaksanaan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Data kualitatif yang diperoleh dianalisis secara induktif guna mengungkap pola kompleks beban administrasi dan dampaknya terhadap layanan masyarakat. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pemahaman mengenai tantangan administratif yang dihadapi oleh BPN Provinsi Jawa Tengah, termasuk dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam usaha meningkatkan sistem administrasi di BPN dan memberikan masukan untuk penelitian berkelanjutan terkait peningkatan pelayanan di instansi pemerintahan sejenis.
References
Andrias Pamungkas, (2020). Peningkatan Indeks Transparansi Informasi Pertanahan Pada Indikator Kualitas Administrasi Pertanahan Dalam Rangka Menaikkan Skor Kemudahan Berusaha (Eodb) Melalui Keterbukaan Akses Informasi Pertanahan Secara Elektronik Dengan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pertanahan Elektronik. https://ppsdm.atrbpn.go.id/mod/data/view.php?d=240&rid=22092. Accesed November 25 2023.
Atrbpn.go.id, 2021. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Salah Satu Kunci
Wujudkan Reformasi Birokrasi.https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/694/peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-salah-satu-kunci-wujudkan-reformasi-birokrasi. Accessed November 25 2023.
Atrbpn.go.id, 2023. Kementerian ATR/BPN Luncurkan 7 Layanan Prioritas
Pertanahan dan Layanan Whatsapp Pengaduan Terintegrasi dengan 33 Kanwil BPN Seluruh Indonesia. https://indonesiakini.go.id/berita/9360925/kementerian-atr-bpn-luncurkan-7-layanan-prioritas-pertanahan-dan-layanan-whatsapp-pengaduan-terintegrasi-dengan-33-kanwil-bpn-seluruh-indonesia#:~:text=%22Dengan%20adanya%20layanan%20Whatsapp%20Pengaduan,imbuh%20Menteri%20ATR%2FKepala%20BPN. Accessed November 26 2023.
Daerah, K. P. P. O. (2017). Regulasi Usaha di Daerah (Kajian Perda Pungutan dan
Perizinan). KPPOD. Jakarta.
Heinrich, C. J. (2016). The bite of administrative burden: A theoretical and empirical investigation. Journal of Public Administration Research and Theory, 26(3), 403-420.
Indonesia, L. A. N. R. (2016). Modul Pelatihan Dasar Kader Pns Pelayanan Publik.
Jakarta: Edisi Revisi November.
Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning,
psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(1), 43-69.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 mengenai Kementerian
Agraria dan Tata Ruang
Portal informasi indonesia (2019). Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan
Berkas dan Sertifikat Tanah. Portal Informasi Indonesia.Indonesia.go.id - Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah. Accesed November 26 2023.
Ratna Sari Dewi, 2020. Proyeksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2020.
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-2020. Accesed November 26 2023.
Ridho, F., Warsono, H., & Djumiarti, T. (2014). Perencanaan Formasi Pegawai Di
Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review, 3(2), 333-346.
Uar, A. (2016). Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap
kinerja pelayanan publik pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1-11.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara
