Beban Administrasi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Abstract

Setelah undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibuat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalankan program pemerintahannya secara mandiri. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah Perangkat Daerah yang memiliki banyak peran dan fungsi penting dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki beban administrasi yang harus dihadapi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan menurut bahan hukum utama dengan melakukan telaah pendekatan teori, konseü, asas-asas hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang diatur pada Peraturan Bupati Semarang No. 110 Tahun 2021. Dalam mengurangi beban administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional. Evaluasi Dalam pembuatan administrasi juga sesuai dengan regulasi yang berjalan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang telah menunjukkan inovasi dalam menghadapi beban administratif yang melibatkan berbagai aspek. Dengan beberapa program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional, lembaga ini membuka masa depan yang cerah untuk keberlanjutan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.