Analisis Beban Administrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah
Abstract
Pelayanan publik sebagai tindakan atas rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan seluruh warga negara. Beban administrasi merupakan segala macam bentuk kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat dalam hal pelayanan publik, seperti sumber daya manusia yang kurang, infrastruktur yang kurang memadai, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang faktor penghambat beban administrasi yang dihadapi oleh Ombudsman. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hal tersebut dilakukan dengan data-data yang ada, undang-undang, dan wawancara. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut berasal dari eksternal dan internal, seperti adanya kekurangan sumber daya manusia, minimnya anggaran hingga minimnya kesadaran yang ada pada masyarakat.
References
Achmed Ben Bella, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, wawancara, Semarang, 29 November 2023
Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). Administrative Burden: Policymaking by Other Means. Russel Sage Foundation
Nalle, J. H. C., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara. COMSERVA, 3(1), 271-279.
Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). Ombudsman Republik Indonesia. diakses pada 30 November 2023, dari https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt
Pradifta, A. E. (2022). Kebijakan Pengawasan untuk Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat ada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6990–7006. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4351%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index. php/pkn/article/download/4351/2704
Puruhito, G., Harsasto, P., & Adnan, M. (2014). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Peningkatan dan Perbaikan Pelayanan Publik. Journal of Politic and Government Studies, 3(4), 16-30.
Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1028– 1034. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.79
Sinambela, L. P. (2008). dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasinya.


