TINJAUAN TERHADAP BEBAN ADMINISTRASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL: EFISIENSI DAN INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA
Abstract
Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran krusial dalam mengelola aspek pertanahan di tingkat nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, optimalisasi beban administrasi BPN menjadi sorotan utama untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor pertanahan. Beban administratif yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Artikel ini membahas pentingnya tinjauan mendalam terhadap beban administrasi BPN dalam konteks pengembangan kebijakan dan strategi. Adopsi teknologi informasi dan geospasial diidentifikasi sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data tanah serta menyederhanakan proses administratif. Tuntutan akan transparansi semakin menjadi fokus, dengan harapan bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan BPN.
References
Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, 2009). hlm. 62
Syafruddin Kalo, “Aspek dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat Hak-Hak atas Tanah”. www.hukumonline.com. akses internet tanggal 28 november 2023
Philipus M. Hadjon, Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan, (Surabaya : CopyPerc&stensil Jumali, 1985), hlm. 65
Oe, Meita D. "Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah." Pranata Hukum, vol. 10, no. 1, 31 Jan. 2015.
Aronoff dalam Christofer Apriano Mango. 2019. Pembuatan Sistem Informasi Geografis Peta Bidang Tanah Berbasis Web Mapping. Ringkasan Skripsi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Malang. Malang. Hlm. 7.
PMN Agraria and T Ruang, "… Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan …" (… Negara Republik Indonesia Tahun, 2021)
M Pujiyono, "… DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KATOR PERTANAHAN …"(repository.stpn.ac.id,2021), http://repository.stpn.ac.id/1788/1/Muh.%20Pujiyono.pdf
