Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang
Abstract
Pembangunan di Indonesia adalah proses yang rumit dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah salah satu lembaga yang memainkan peran kunci dalam proses ini. Prinsip Good Governance dalam program kerjanya, penelitian ini akan menggunakan metode observasi seperti wawancara dan penelaahan peraturan secara normatif. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa Bappeda bekerja dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.Transparansi memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dan rencana strategis dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak berkepentingan. Partisipasi memastikan bahwa semua pihak berkepentingan, termasuk masyarakat. Akuntabilitas memastikan bahwa Bappeda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan dapat diadili jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bappeda dapat memastikan bahwa mereka bekerja dengan cara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membantu mereka mencapai tujuan.
References
Ajizah, Siti Nur, Endra Wijaya, and Febri Meutia. “PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.” JLR - Jurnal Legal Reasoning 4, no. 1 (December 11, 2021): 44–64. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966.
Fadila, Oktalia Azmi, Mahrizal Mahrizal, and Siti Khalijah. “EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN KOTA MEDAN.” EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI 7, no. 2 (November 27, 2021): 133–44. https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2.3907.
Febrianti, Adinda Ratna, Syara Purnamasari, Regi Refian Garis, and Dini Yuliani. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menciptakan Effective Development Di Kabupaten Ciamis.” Jurnal Administrasi Karya Dharma 2, no. 2 (September 4, 2023): 12–19. https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/32.
Mahadi, Lalu Arman, Sh Noak, and Se Dwi W. “Evaluasi Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar.” Citizen Charter 1, no. 2 (2015): 28605. https://www.neliti.com/publications/28605/evaluasi-good-governance-dalam-upaya-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-di-dala.
Maryam, Maryam. “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.” Synergy 3, no. 1 (April 30, 2023): 26–31. https://doi.org/10.52364/synergy.v3i1.26.
Muhajir, Rahmat, Nasrulhaq Nasrulhaq, and Nurbiah Tahir. “Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 3, no. 1 (June 5, 2022): 299–314. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7676.
Muhtamar, Syafruddin. “BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4, no. 1 (June 1, 2017): 170. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3671.
Mulyana Mulyana, and Manuel Pieter. “EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA.” Jurnal Wahana Bhakti Praja 11, no. 1 (May 30, 2021): 129–45. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.2019.
Sari, Devi Novita. “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur.” Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 4, no. 4 (December 31, 2022): 242–48. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373.
Suryani, Dewi Amanatun. “Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik.” Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik 12, no. 1 (July 4, 2017): 35. https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11736.