Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government di Indonesia: Analisis dan Solusi
Abstract
Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas E-Government adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur jaringan internet lewat program Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Program tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet dan pengembangkan ekosistem digital. Namun ternyata—pada pelaksanaan program, ditemukan permasalahan berupa tindak pidana korupsi. Maka dari itu, diperlukan beberapa langkah dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Diantaranya dapat dilakukan dengan memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan kapasitas pemerintah daerah dalam menunjang E-Government.
References
Budiyanti, E. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, 10.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Heriyanto, R. (2022). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik.
Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 220–231. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231
Nugroho, T. W. A. (2016). ANALISIS E GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM.
Patriani, I., Salam, R., Nuphanudin, Masriadi, & Dewi, N. L. Y. (2022). Digitalization in Public Administration Services in Indonesia: Pseudo or Real Digitalization, 6.
Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2016). United Nations E-Government Survey 2016: E Government in Support of Sustainable Development. Diakses pada 25 Agustus 2017. Terarsip dalam http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf
Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi pemerintahan : E-government. JURNAL FASILKOM, 12(1), 14–19. https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512
Rahadian, A. H. (2019). REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Prosiding Seminar Stiami, 6.
Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 11.
Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative governance strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di indonesia: Sebuah Studi Literatur. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 291–310. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858
Zahra, M. R., Permana, K. N., An Naufal, Y., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia,
