Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019
Studi Kasus Pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka
Abstract
The background of this research is the low realization of the absorption of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Langir Village, and accompanied by the instability of the percentage of absorption of the Village Budget (APBDes) from Fiscal Year 2015 to 2019. This study aims to analyze the level of effectiveness and efficiency of the Village Revenue and Expenditure Budget in Community Development and Empowerment for the 2015 – 2019 fiscal year in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency. The analytical tool used in this research is quantitative descriptive method, namely analyzing target data, expenditure realization and income by using the ratio of effectiveness and efficiency. While the data used are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the average value of the effectiveness of the management of the 2015 - 2019 Village Revenue and Expenditure Budget in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency is 85%, with the category of Quite Effective. Meanwhile, the average efficiency level is 40% in the Very Efficient category.
References
Badrudin dalam Djojohadikusumo. 2017. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Eko, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. Vol. 9, N0. 3, Hal. 121.
Bastian, Indra. 2015. Akutansi untuk Kecamtan dan Desa. Erlangga: Jakarta.
Iver Turere Roy Stevensen. 2018. Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Vol. 19, No. 6, Hal. 2.
Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. Metode Peneltian Bisnis: Konsep dan Apikasi. Medan: UMSU Press.
Karnita Anis. 2017. Pelaksanaan Program Pembagunan Fisisk Desa Gunungsari, Kabupaten Ciamis. Vol. 4, No. 1, Hal. 104.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
M. Amin, Mauliyanna. 2017. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.Jurnal JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
Mardiasmo. 2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.
Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Pengelolan Keuangan Desa. 2018.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui Efektif dan Efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria yang di tetapkan. 1996.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. 2014.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014
Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016.
Siti Endang dan Lapi Rukmana. 2019. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Oro-Oro, Kecamatan Batu Kota. Vol. 13, No. 3, Hal.48.
Soeradi, Dewi Shinta dan Afandi, Dhullo. 2018. Analisis Sistem Dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kembes Satu, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.Jurnal Riset Akuntansi Going Concren, Vol. 13. No.3 April 2018.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutardjo Kartihadikusumo. 2013. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Universitas Diponegoro Semarang, Hal.19.
Undang-Undang Republik Imdonesia Nomor 6 tentang Pemerintah Desa.2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22tentang Pemerintah Daera.1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbagan Keuangan Pusat dan Daerah.1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Perimbagan Keuangan Pusat dan Daerah.2004
Wahjudin, Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Benda Aceh, Reinforcement Action and Development.
Yuliansyah, dan Rusminto. 2016. Akutansi Desa. Salemba Empat : Jakarta.
Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seminar Nasioanal Univeritas PGRI Yogyakarta 2015, Hal. 499-503.
