Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Penggunaan Platform Digital Berupa Akun Game Online
Abstract
One of the electronic systems, Online Games, can only be accessed via electronic devices. Online gaming is now not just a game; it is a business platform for online game application providers. Emerging problems related to users' inability to protect their personal data and virtual property when using online gaming applications prompted this research. With the increasing use of internet technology, there are new challenges to keeping personal data safe, especially with improvements in the practices used to collect, use, and disseminate personal data. The protection of customers' personal data is very important for telecommunications service providers to establish clear legal relationships between businesses and their consumers. Currently, there are a number of laws governing the protection of personal data. Consisting of general laws (lex generalis) and special laws (lex specialis), Indonesian law regarding personal data protection has not been regulated in one law, so it does not meet general personal data protection principles. Protection of personal data of internet users and legal action against Facebook user data in Indonesia.
References
Makarim, Edmon. (2005). Kompilasi Hukum Telematika, Ctk Pertama, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 3-4.
Wijayanti, Tri Wulan. (2013). "Studi Deskriptif Tentang Motif dan Adiksi Pemain Game Online Dragon Nest di Surabaya", commonline, edisi no. 1 Vol.2.
Sapto Anggoro, Parlindungan Marius. (2015). Content is The King, "Profil Pengguna Internet Indonesia 2014", Puskakom UI (editor), Katalog Dalam Terbitan, Ctk. Pertama, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta,26. http://www.apjii.or.id/upload/statistik/Survey%20APJII%202014%20v3.pdf
Makarim, Edmon. (2005). Kompilasi Hukum Telematika, Ctk Pertama, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 54.
Putranti, Ika Riswanti. (2010). Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software, Ctk Pertama, Gallery Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83.
Putranti, Ika Riswanti. (2010). Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software, Ctk Pertama, Gallery Ilmu, Yogyakarta, hlm. 84.
Mahendra Adi Purwanta. (2012). "Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 67-68.
Mahendra Adi Purwanta. (2012). "Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Atas Kebendaan Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 4-5.
Bambang Pratama, ‘Data Pribadi (elektronik) dalam Perspektif UU ITE’ https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/07/data-pribadi-elektronik-dalam-perspektif-uu-ite
Moeljatno, Azas-Azas Hukum pidana (Bina aksara 1978).[113].
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).[69-73].
Rosalinda Elsina Latumahina. (2014). "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", jurnal GEMA AKTUALITA, edisi no. 2 Vol.3.
Safarni Husain, Syarpani dan Mahendra Putra Kurnia. (2014). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektronik", jurnal Beraja Nitit, edisi no. 6 Vol.3. http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/1234
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25.
PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribada dalam Sistem Elektronik.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 dan Pasal 28.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Pasal 32, Pasal 46 dan Pasal 48.
Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 14, Pasal 54 dan Pasal 64.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 dan Pasal 50.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
