ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE INVESTMENT CLIMATE WORK CREATION LAW: MAINSTREAMING OR ERRORING?
Abstract
The Job Creation Law as the Omnibus Law has been enacted in Indonesia to encourage investment and accelerate economic development. One important aspect of the Job Creation Law is environmental protection, which is of concern to stakeholders, including civil society and environmental activists. In this analysis, it was found that the Job Creation Law provides for several environmental protection provisions, such as the obligation to carry out an environmental impact assessment (AMDAL) and an environmental management plan (RKL-RPL) for investment projects. However, there are concerns that this provision could be undermined, because the Job Creation Law provides several concessions that could reduce pre-existing standards of environmental protection. This can result in environmental degradation. This article also analyzes the potential risks of destroying the environment in the implementation of the Job Creation Law, such as weak oversight, limited public participation, and the potential for reduced access to the courts to involve civil society in decision-making processes related to the environment.
References
Syahrin,A.Anggusti, M.Alsa, A.A.(2018).Hukum Lingkungan Indonesia (Suatu Pengantar), Jakarta: Prenada Media Group
Siahaan N.H.T.(2009).Hukum Lingkungan, 2009, Jakarta: Pancuran Alam.
Rangkuti, S.S.(2005).Hukum Lingkungan dan Kebijkasanaan Lingkungan Nasional, Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press
Luhukay, Roni Sulistyanto. “Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat”. Jurnal Meta Yuridis, 2(1), (2019), 13-34.
Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & PKP, R. B. (2021). Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(2), 115-133.
Salain, M. S. P. D., & Palguna, I. (2022). The Regulation of the Ownership of Flats by Foreigners after the Enactment of the Job Creation Law. Indon. L. Rev., 12, 1.
Trijono, Rachmat. (2020). “omnibuslaw cipta lapangan kerja”. Papas Sinar Jingga. Hlm 7-8
Rhardjo, Satjipto. (2014). “ilmu hukum”. PT. citra aditya bakti. Hlm 32
Helmi. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum,2(20, (2010), 1-8.
Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 184-192.
Aminah, A. A. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Substantif Di Indonesia. SPEKTRUM HUKUM, 18(2).
Luhukay, Roni Sulistyanto. “Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat”.Jurnal Meta Yuridis,2(1), (2019), 13-34.
Luhukay, Roni Sulistyanto.“Fungsi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Jurnal Meta Yuridis, 3(1),(2020), 38-52.
Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PermenLH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif diBidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Deputi V MENLH Bidang Penataan Sanksi Lingkungan KLH. Buku Saku Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup(2012), 3.
indrati,Maria F. Ilmu Perundang Undangan 1, (Kanisius, 2007), 41
Limuris, F. C. (2022). AFFIRMATIVE POLICY SEBAGAI BENTUK DISKRIMINASI POSITIF DALAM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN NONPRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. " Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(4), 10
