Dinamika Intrepetasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah

  • Anggita Sukmajati Universitas Negeri Semarang
  • Rizky Kurnia Mahardhika Universitas Negeri Semarang
  • Kukuh Satria Wiratama Universitas Negeri Semarang
  • Reynaldi Jodi Witardi Universitas Negeri Semarang
Keywords: Against The Law, Governance, Administration

Abstract

Unlawful acts are things that often occur, where people can be said to be against the law if they take actions that cause harm to other parties who feel aggrieved.In actualizing it in our lives, not infrequently those who do this are governments that should have an obligation to protect their people as mandated by us. In practice, if the government is proven to violate applicable regulations, as citizens we can sue in the form of a lawsuit to the competent court, namely the State Administrative Court which is competent to resolve administrative claims. In its development, enforcement in terms of government administration has occurred several times in the surge or dynamics of interpretation where there are changes or differences in views that are adjusted to the legal views in our country.

References

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Negara Hukum, 11(30), 43–62.

Arwanto, B. (2018). Sengketaperbuatan Melanggar Hukum Oleh. 3(2), 1–22.

Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA ( Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( PSHK ) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. 2, 19–39.

Hadjon, P. M. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

HR, R., Heryansyah, SHI., MH., D., & Pratiwi, SH., MH., D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

J.A.C, L. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". Hasanuddin Law Review, 75-86.

Jannah, M., & Fatmawati. (2022). PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH, 3(1). Retrieved from https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23263

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 81-95.

Rindiani, E. (n.d.). PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA. researchgate.net.

Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, 12-22.

Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Nurani Hukum, 1(1), 33. https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4818

Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(2), 291. https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308

Published
2023-07-14
How to Cite
Sukmajati, A., Mahardhika, R., Wiratama, K., & Witardi, R. (2023). Dinamika Intrepetasi dan Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(13), 96-104. https://doi.org/10.5281/zenodo.8145697