Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia

Abstract

Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi  perkembangan kebijakan dan perbaikan regulasi hukum terkait eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor. memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusian terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan teks undang-undang. Metode penulisan menggunakan normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis peraturan hukum mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan untuk Menganalisis hak dan kewajiban yang tercakup dalam perjanjian leasing antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam situasi pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil dari pada tersebut Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Meskipun telah ada selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi untuk leasing masih belum ada, dan pengaturan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.