Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan
Abstract
As a state of law, Indonesia upholds respect for human rights. In Indonesia, there are many people with mental disorders whose rights are not fulfilled, such as the right to be placed in health facilities, so that they end up being neglected and are vulnerable to becoming victims of criminal acts of rape due to the absence of supervision and when this happens the existing regulations have not provided maximum protection both from the perspective of material and formal criminal law. So that the formulation of the problem in this study is how the arrangement of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency now, and how the arrangement of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency in the future. The purpose of this research is to find out the current arrangements and formulate ideal regulations in the future. This type of research is classified into the type of research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library legal research. This research is included in normative juridical research, which is based on legal principles, especially those related to the principle of justice. From the results of the research, it can be concluded that related to legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency, there are regulations in Indonesian regulations, namely in the Criminal Code, the Sexual Violence Act, the Health Act, and the Mental Health Act. It is found that in the Criminal Code there are provisions that have the potential to hamper law enforcement on criminal acts of decency committed against women with mental disorders, in the TPKS Law the regulation regarding the rights of victims of criminal acts of decency is in accordance with the rights guaranteed in the United Nations Declaration Number 40/A/Res/34 of 1985. However, there are still problems and there needs to be criminal law reform in the future related to this matter. The author suggests that some substantial changes be made to the regulation of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency as follows: reduction of the elements of the offence that must be proven in the article on the crime of rape against women with mental disorders, aggravation of the crime of rape committed against women with mental disorders, and renewal in terms of proof of criminal acts of decency committed against women with mental disorders.
References
Adami Chazawi, 2001, Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Adami Chazawi, 2011, Pengantar Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 23
Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, Kencana , Jakarta, 2000.
Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
C.S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
Eddy OS Hiarriej, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012
Emilda Firdaus, ‘Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia’, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html, diakses, tanggal, 18 Juli 2023
https://konsentris.id/pemerkosaan-perempuan-gangguan-jiwa-yang-tak-diusut/, diakses, tanggal, 25 November 2022.
https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-pemerkosaan-odgj-gubernur-lampung-didesak-bantu-kepastian-hukum-1zcjMpVrY9X/1, diakses, tanggal, 12 Februari 2023
https://mediakom.kemkes.go.id/2022/11/kemenkes-akan-tingkatkan-jejaring-layanan-kesehatan-jiwa/, diakses, tanggal, 15 November 2022.
https://rosavzw.be/nl/nieuwsbrieven/pers-pectief/22-04-seksueel-geweld-in-het-strafrecht, diakses, tanggal, 14 November 2023
https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4448207/perempuan-dengan-gangguan-jiwa-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual-ketimbang-non-disabilitas, diakes, tanggal, 01 Maret 2023
https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4448207/perempuan-dengan-gangguan-jiwa-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual-ketimbang-non-disabilitas, diakses, tanggal, 01 Maret 2023.
Islamia Ayu Anindia and R.B Sularto, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1.Nomor 1, 2019,
Karina, Gerith, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Pekanbaru, 2019)
Khudzaifah Dimyati and Angkasa, ‘Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System’, Hasanuddin Law Review, Volume 4.Nomor 3, 2018
Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian HukumKencana, Jakarta, 2011
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2007
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukumi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Rif’ah Roihana, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan’, Justicia Islamica, Volume 12.Nomor 1, 2015,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2019,
Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5571.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
Widiada Gunakaya, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019
