Implementasi Single Identity Number Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
Abstract
Single Identity Number (SIN) is a population identity number that is unique or distinctive, single and attached to someone who is registered as an Indonesian resident. Indonesian citizens and foreigners who have permanent residence permits are only allowed to be registered on one Family Card. This means that a person who is polygamous, even though both marriages are legally valid, cannot be registered on two Family Cards (KK). This is because each resident can only have one Population Identification Number (NIK) which is recorded on one family card (KK). If more than one family card is recorded, it will be recorded as duplicate data. One case of having a SIN occurred in a person named Mr. S. Mr. S had 2 family cards. The reason he has two family cards is because he is polygamous which requires him to be the head of a family who has two wives and two family cards. This research discusses the Single Identity Number in the Family Card to reduce the number of unregistered marriage couples in Pekanbaru City and what factors inhibit the implementation of the Single Identity Number Family Card as well as the efforts made by the Pekanbaru City Government in the Family Card making service.
References
Achmad Kuzari, 1995, Nikah Sebagai Perikatan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Burhan Ashofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Lawrence M. Friedman, 2019, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung.
Mulyadi Deddy, 2015, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Alfabeta, Bandung.
Niko Ngani, 2012, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Bersasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta.
Prof. Dr.Sutekti,S.H,.M.Hum & Galang Taufani,S.H.M.H, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
Soejono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
_______________, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Sonny Keraf, 1998, Etik Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta.
Sugiono, 2010, Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Bazarah, Jamil, Ahmad Jubaidi, And Futum Hubaib, 2021 "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)." Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya, Vol. 22, No. 2, Tahun 2021.
Mahendra, Rahmad,"Single Identity Number” Sebuah Solusi Permasalahan Identitas Kependudukan Di Indonesia”, Tahun 2003.
Megawati, M. Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Menggunakan Model Delone And Mclean (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru). Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017.
Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011.
Saputro, Harius Eko. "Kualitas Pelayanan Publik." Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1 Tahun 2015.
Siregar, Tauperta. "Pengaruh Penetapan Single Identity Number Dalam Rangka Pemenuhan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan." Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1, Tahun 2017.
Surjanti, S. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. Jurnal Bonorowo, Vol. 1 No. 2, Tahun 2014.
Torukie, Elniwati, "ImplementasiI Kebijakan Daerah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga” (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado)”, GOVERNANCE , Vol. 5 No 1 Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
