Analisis Penetapan Status Hukum Pemeran Film Pornografi Tersangka Atau Korban Dalam Perspektif Kriminologi
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dilema penetapan status hukum pemeran film pornografi dalam sistem hukum pidana, dengan fokus pada pertanyaan apakah pemeran tersebut harus dianggap sebagai tersangka atau korban. Fenomena ini telah memunculkan perdebatan panjang dan kontroversial dalam ranah hukum dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks kriminologi, penelitian ini berusaha untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum terkait dengan status pemeran dalam kasus-kasus film pornografi.
Metode penelitian yang digunakan mencakup yuridis normative dimana Metode penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen peraturan yang berkaitan dengan kasus Pendekatan normatif digunakan untuk memeriksa kerangka hukum yang berlaku dalam kasus ini. Penelitian ini mengandalkan analisis dokumen hukum sebagai landasan utama dalam mengevaluasi status hukum pemeran film pornografi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status hukum pemeran film pornografi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Faktor-faktor seperti konteks sosial dan ekonomi, pengaruh psikologis, serta perlindungan hak asasi manusia, semuanya memainkan peran dalam keputusan hukum. Pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks kriminologi menjadi perhatian utama penelitian ini.
References
Ansari, T. S. (2023, Mei 10). MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPASTIAN HUKUM. From Open Journal Systems: https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/317/316
Perundang-undangan :
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
pasal 292 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)